Bogor, Jawa Barat – Mitrapolri.com |
Di tengah tekanan pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat, Pemerintah Desa Sukahati, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, menggelar dua agenda penting sekaligus: Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) dan Musyawarah Desa (Musdes), Rabu (8/4/2026), di Aula Kantor Desa Sukahati.
Agenda ini bukan sekedar formalitas tahunan. Di baliknya, tersimpan kegelisahan sekaligus harapan masyarakat tentang siapa yang layak menerima bantuan, dan program apa yang masih bisa diperjuangkan di tengah keterbatasan.
Musdesus digelar dalam rangka validasi, finalisasi, dan penetapan calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun Anggaran 2026, sementara Musdes membahas perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2026.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Desa Sukahati H. Endang Gunawan, perwakilan Kecamatan Citeureup Ponco beserta staf, Babinsa, Bhabinkamtibmas, BPD Sukahati, lembaga desa, jajaran staf, kepala dusun, serta Ketua RW dan RT.
Kehadiran lintas unsur ini menunjukkan bahwa keputusan yang diambil bukan hanya administratif, tetapi menyangkut langsung nasib masyarakat.
Dalam sambutannya, Kepala Desa Sukahati H. Endang Gunawan menyampaikan realita yang tidak bisa dihindari pemangkasan Dana Desa tahun 2026.
“Anggaran dari pemerintah pusat sekarang ini dipangkas, dan itu harus kita ikuti. Maka penggunaan dana desa harus benar-benar difokuskan pada hal yang penting dan mendesak,” tegasnya, (skala prioritas).
Pernyataan ini menjadi titik balik dari berbagai rencana pembangunan yang sebelumnya telah disusun. Sejumlah program terpaksa ditinjau ulang, bahkan berpotensi ditunda.
Di sinilah dilema muncul, di satu sisi, kebutuhan masyarakat terus meningkat.
Di sisi lain, anggaran justru menyusut.
Perwakilan Kecamatan Citeureup, Ponco, menegaskan bahwa perubahan anggaran bukan hanya terjadi di Desa Sukahati, tetapi di seluruh desa di wilayah Kecamatan Citeureup.
“Tahun 2026 ini, anggaran harus difokuskan pada prioritas, terutama pembangunan infrastruktur jalan dan kebutuhan mendesak lainnya. Semua desa harus menyesuaikan dan merancang ulang anggarannya,” ujarnya.
Dalam forum Musdesus, pembahasan BLT-DD berlangsung cukup dinamis. Daftar calon penerima dipaparkan secara terbuka, dibahas, diverifikasi, dan dikritisi bersama.
Situasi ini menjadi sensitif, karena di balik setiap nama ada harapan dan di balik setiap keputusan ada potensi kekecewaan.
- BACA JUGA : Polsek Seruyan Tengah Hadiri Rapat Pembentukan Panitia Pilkades Desa Sukorejo
- BACA JUGA : Polresta Palangka Raya Ikuti Audit PNBP dari Itwasda Polda Kalteng
- BACA JUGA : Hadiri GO Triwulan I 2026, Kapolresta Palangka Raya Paparkan Anev Kamtibmas dan Kamseltibcar Lalin
Namun musyawarah tetap berjalan dalam koridor kebersamaan. Setiap usulan dari Ketua RW dan RT menjadi pertimbangan penting, karena merekalah yang paling mengetahui kondisi riil masyarakat di lapangan.
Proses ini menjadi ujian nyata bagi transparansi dan keadilan.
Apakah bantuan benar-benar tepat sasaran?
Ataukah masih ada celah ketimpangan?
Sementara itu, dalam Musdes perubahan APBDes, fokus pembahasan mengerucut pada penyesuaian program prioritas. Infrastruktur jalan, pelayanan dasar, serta kebutuhan mendesak masyarakat menjadi perhatian utama.
Namun tidak semua bisa diakomodasi.
Beberapa rencana pembangunan yang sebelumnya diharapkan warga kini harus menunggu dan di situlah kesabaran masyarakat diuji.
Meski demikian, pemerintah desa menegaskan komitmennya untuk tetap mengoptimalkan anggaran yang tersedia, agar manfaatnya bisa dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
Di akhir kegiatan, harapan pun kembali disuarakan bahwa meski anggaran terbatas keadilan harus tetap ada. Bahwa meski program berkurang, kepercayaan masyarakat tidak boleh hilang.
Musyawarah ini bukan hanya tentang angka dan data, ini tentang keberpihakan.
Tentang bagaimana pemerintah desa mengambil keputusan, ditengah keterbatasan tanpa melupakan mereka yang paling membutuhkan.
Kini, masyarakat Desa Sukahati menanti realisasi bukan janji tapi bukti.
Bahwa di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah tetap hadir dan tidak meninggalkan rakyatnya.
(RH)
