Manado – Mitrapolri.com |
Polda Sulawesi Utara menggelar audiensi dan rapat koordinasi pemberantasan korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) dan Kejati Sulut, di aula Catur Prasetya Polda Sulut, Rabu (6/3/2024).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Pimpinan KPK RI Nawawi Pomolango, Kapolda Sulut Irjen Pol Yudhiawan, Kajati Sulut Andi Muhammad Taufik, Tim Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, para PJU Polda, para Kapolres/ta dan para para Kasat Reskrim jajaran Polda Sulut.
“Selamat datang di Bumi Nyiur Melambai Sulawesi Utara, suatu kehormatan bagi saya beserta jajaran Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, menerima kunjungan Pimpinan KPK RI dan Tim Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK. Semoga dengan kunjungan ini menjadi momentum dalam memotivasi anggota Polda Sulut dalam upaya meningkatkan performa pelaksanaan tugas-tugas kepolisian ke depan khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi,” ujar Kapolda dalam sambutannya.
Rapat koordinasi ini katanya, merupakan momen penting dalam upaya bersama melawan tindak pidana korupsi yang telah meresahkan masyarakat dan menciderai kehormatan bangsa.
- BACA JUGA : Polsek Pulau Bunaken Polresta Manado Intensifkan Patroli Rutin di Kelurahan Bunaken
- BACA JUGA : Polsek Pulau Bunaken Berhasil Melaksanakan Program Unggulan “SIBULAN” dalam Upaya Menjaga Kamtibmas
- BACA JUGA : Kapolresta Manado Ikut Audensi dan Rapat Koordinasi dengan KPK-RI, Kejaksaan Tinggi, dan Polda Sulut
“Sebagai aparat penegak hukum, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keadilan, kejujuran, dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum,” katanya.
Irjen Pol Yudhiawan juga menegaskan komitmen Polda Sulut dalam memerangi dan memberantas tindak pidana korupsi akan terus berkelanjutan, bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya dan KPK, untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi dan menjaga integritas institusi Polri.
“Pemberantasan korupsi bukanlah tugas yang mudah, diperlukan sinergi dan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, swasta, dan pemerintahan. Kita harus bersama-sama menjalin koordinasi yang baik untuk menciptakan mekanisme yang efektif dalam memberantas dan mencegah potensi terjadinya tindak pidana korupsi,” harap Kapolda.
Ia juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan mengawal penggunaan anggaran negara dengan transparansi.
“Mari bersama-sama kita tingkatkan kesadaran hukum dan budaya anti-korupsi di tengah-tengah masyarakat. Saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum yang telah bekerja keras dalam upaya mitigasi pemberantasan korupsi,” pungkasnya.
(Sofyan)
