Medan, Sumut – Mitrapolri.com
Polda Sumut dan Cipayung Plus mengelar diskusi publik membahas RUU KUHP di Medan Club, Jalan R.A Kartini, Kecamatan Medan Polonia, Selasa (20/12/22).
Pada kegiatan tersebut, narasumber diskusi, I Gede Widhiana Suarda SH MH P.hD menyebut bahwa mereka mengajak mahasiswa untuk selalu mengkritisi produk hukum yang ada didalam RUU KUHP yang telah disahkan kemarin.
“Saya ingin mengajak teman mahasiswa selalu mengkritisi produk hukum yang dibuat pemerintah. Peran mahasiswa sebagai kaum intelektual harus selalu memberikan masukan,” ujar I Gede Widhiana.
Ia mengakui meskipun RUU KUHP sudah disahkan, tidak menutup kemungkinan diskusi ditutup untuk membahas RUU ini yang dianggap tidak pas.
“Mahasiswa harus jadi agent perubahan, adik adik bisa berikan masukan kepada publik terkait undang undang yang saat ini,” katanya.
Menurut Dosen Universitas Negeri Jember Jawa Timur ini, KUHP yang baru punya satu keunggulan yang tidak dimiliki KUHP yang lama. Keunggulannya adalah, mencoba mendekatkan keadilan kepada pelaku, korban dan masyarakat.
“Selama ini, KUHP yang lama, keadilan itu masih jauh dari harapan. Karena keadilan yang lama adalah keadilan retributif atau pembalasan. Isinya pembalasan membalas dan membalas. Jadi sekarang adalah rehabilitatif dan restoratif. Jadi KUHP ini lebih baik dari yang sebelumnya,” ungkapnya.
Selain itu, undang undang ini baru disahkan. Namun belum diberlakukan. Disaat inilah, untuk melakukan kajian kajian dan berikan masukan kepada publik.
- BACA JUGA : Berantas Narkoba Wilayah Perairan, Ditresnarkoba Polda Sumsel Gelar Apel Patroli Sinergitas
- BACA JUGA : H. Murtadha Terpilih Jadi Keuchik Meunasah Mesjid Muara Dua
- BACA JUGA : Kapolres Bangka Barat Ikuti Kegiatan Lat Pra Ops Lilin Menumbing 2022 Via Zoom Meeting
“Adik adik mahasiswa harus terus mengawal dan memberikan masukan terkait dengan peraturan yang telah diterapkan,” ujarnya.
Daniel Sigalingging, Ketua GMNI Provinsi Sumatera Utara yang merupakan perwakilan dari Cipayung Plus mengaku mendukung KUHP yang telah disahkan itu.
“Kalau katanya mendukung, ya kami mendukung. Tapi belum diberlakukan. Diberlakukannya 3 tahun setelah disahkan. Saat inilah harus dilakukan kajian-kajian dan perbaikan,” ungkapnya.
Selain itu, GMNI Provinsi Sumatera Utara akan selalu menyoroti setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Semuanya untuk kebaikan masyarakat.
“Kami tetap akan soroti kebijakan yang ada. Kami menyoroti beberapa kebijakan pemerintah di dalam KUHP yang telah disahkan ini. Kami harapkan kedepannya, kajian yang kami lakukan bisa ditindaklanjuti,” terangnya.
Hadir dalam kegiatan diskusi publik sebagai narasumber adalah Prof Topo Santoso SH MH P.hD, YLBHI M Isnur, Dekan Fakultas Hukum UMSU Mahmud Mulyadi SH M.Hum, Dosen Fakultas Hukum USS Dr Faisal SH MHum. Selanjutnya perwakilan dari Polda Sumut. Jumlah peserta mencapai 250 orang yang merupakan mahasiswa di Kota Medan dan sekitarnya.
(T77)
