JAKARTA – MITRAPOLRI.COM
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menjelaskan diperlukannya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk mengoptimalkan penanganan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Hal itu disampaikan Yasonna dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/3/2022).
Yasonna menyampaikan, narkotika merupakan zat atau obat yang dapat bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, jika digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan maka narkotika dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan bagi tubuh manusia.
- BACA JUGA : Simulasi Pengamanan Dalam Rangka Antisipasi Kegiatan Sahur On The Road Pada Bulan Suci Ramadhan 1443 H dan Persiapan Arus Mudik Lebaran Tahun 2022
- BACA JUGA : Cegah Kenakalan Remaja, Babinsa Koramil 02 Curug Lakukan Pembinaan
- BACA JUGA : Setelah 5 Bulan Keliling Indonesia, Tim Jelajah Kebangsaan Wartawan Kembali ke Jakarta dan Disambut Sekjen PWI Pusat
“Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika telah mengancam keberlangsungan hidup bangsa Indonesia, terutama mengancam generasi muda,” kata Yasonna, membacakan surat penjelasan Presiden atas RUU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, di hadapan Komisi III DPR RI.
Guru Besar Ilmu Kriminologi di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) itu mengungkapkan, saat ini semakin meningkat jumlah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Dengan mempertimbangkan kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum, serta kapasitas lembaga pemasyarakatan, Pemerintah mengutamakan penguatan pencegahan dalam menangani penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
“Upaya pencegahan dilakukan secara integral dan dinamis antara aparat penegak hukum dengan masyarakat,” ungkapnya.
Selain upaya penguatan pencegahan, kata Yasonna, upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika juga diperkuat agar tujuan bernegara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dapat terlaksana dengan maksimal. Upaya ini sangat diperlukan mengingat tren perkembangan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika masih tinggi
Liputan : DEDY MULYADI
