Bogor, Jawa Barat – Mitrapolri.com |
Uang rakyat hampir Rp46 miliar telah dikucurkan. Kontrak sudah berjalan. Waktu pelaksanaan sudah ditentukan. Konsultan pengawas pun tercantum. Namun, progress pekerjaan Penggantian Jembatan Kedep Ruas Jalan Cileungsi–Cibinong KM JKT 62+440 kini justru mengundang tanda tanya besar di tengah masyarakat.
Ada apa dengan proyek bernilai fantastis tersebut?
Pekerjaan Penggantian Jembatan Kedep merupakan proyek Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I.
Berdasarkan data yang tercantum pada papan proyek, pekerjaan tersebut memiliki volume 90 meter, dengan Nomor Kontrak: 1108/PUR.13.01.02/1.0046/SP/UPTD-PJ2WPI
Tanggal kontrak tercatat 12 Mei 2026, dengan nilai kontrak mencapai angka fantastis, yakni: Rp45.982.294.553
Atau hampir Rp46 miliar uang rakyat!
Waktu pelaksanaan pekerjaan diberikan selama 230 hari kalender dengan penyedia jasa PT Tri Manunggal Karya.
Sementara pengawasan proyek dilakukan oleh PT Adhimascipta Dwipantara KSO PT Mitrikarsiplan Indonesia.
Namun hingga kini, masyarakat pengguna jalan menilai belum terlihat adanya progress pekerjaan yang benar-benar signifikan.
Pertanyaannya sederhana, tetapi menampar:
Rp45,9 miliar untuk proyek ini, lalu sejauh mana hasil nyata yang sudah bisa dilihat masyarakat?
Jika waktu pelaksanaan terus berjalan, apakah progress pekerjaan sudah sesuai dengan target?
Dan yang paling penting, bagaimana fungsi konsultan pengawas dalam memastikan pekerjaan berjalan tepat waktu?
Jangan sampai proyek bernilai puluhan miliar rupiah hanya menyisakan papan informasi, sementara masyarakat terus bertanya-tanya kapan pekerjaan benar-benar menunjukkan perkembangan yang signifikan.
Karena perlu diingat, anggaran Rp45,9 miliar bukan uang kecil. Itu adalah uang rakyat. Uang hasil pajak masyarakat.
- BACA JUGA : Diduga Aliran Dana Pokir DPRK Nagan Raya TA 2024–2026 Tak Sesuai Aturan, APEL Green Aceh Lapor KPK
- BACA JUGA : Jembatan Kedep Bernilai Rp45,98 Miliar, Publik Menanti Progres Nyata di Ruas Cileungsi–Cibinong
- BACA JUGA : Wacana Pemindahan Dapur MBG ke Sekolah Perlu Kajian Serius
Maka sangat wajar apabila publik mempertanyakan setiap tahapan pekerjaan.
Masyarakat tidak sedang mencari sensasi.
Masyarakat hanya ingin jawaban!
Mengapa pekerjaan yang sudah memiliki kontrak sejak 12 Mei 2026 masih menimbulkan pertanyaan terkait progress di lapangan?
Apakah terdapat kendala teknis?
Apakah terdapat persoalan dalam pelaksanaan pekerjaan?
Ataukah memang perlu dilakukan percepatan agar target 230 hari kalender tidak hanya menjadi angka yang terpampang di atas kertas?
Keberadaan konsultan pengawas juga menjadi sorotan publik.
Sebab, konsultan pengawas bukan sekadar pelengkap dalam sebuah proyek. Pengawasan seharusnya memastikan pekerjaan berjalan sesuai perencanaan, mutu, spesifikasi dan waktu yang telah ditentukan.
Lalu jika masyarakat menilai progress masih belum signifikan, publik pun wajar bertanya: PENGAWASANNYA SEBENARNYA SEJAUH MANA?
Ruas Jalan Cileungsi–Cibinong merupakan jalur vital dengan aktivitas masyarakat dan kendaraan yang tinggi. Keberadaan Jembatan Kedep tentunya memiliki peranan penting bagi mobilitas dan roda perekonomian masyarakat.
Karena itu, proyek ini bukan sekadar soal membangun jembatan.
Ini soal tanggung jawab terhadap uang rakyat!
Jangan sampai masyarakat hanya diminta bersabar, sementara waktu pelaksanaan terus berjalan dan pertanyaan publik tidak kunjung mendapatkan jawaban.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, UPTD terkait, penyedia jasa serta konsultan pengawas diharapkan dapat memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat mengenai progress pekerjaan yang sebenarnya.
Publik berhak tahu!
Sudah berapa persen pekerjaan dilaksanakan?
Apakah progress sudah sesuai jadwal?
Apa kendala yang terjadi di lapangan?
Dan langkah apa yang dilakukan untuk memastikan proyek Rp45,9 miliar tersebut selesai tepat waktu?
Karena pada akhirnya, papan proyek bisa berdiri tegak, angka Rp45,9 miliar bisa terpampang besar, tetapi masyarakat tetap akan bertanya satu hal:
“MANA PROGRESS NYATANYA?”
Jangan biarkan proyek puluhan miliar rupiah berubah menjadi tumpukan pertanyaan di tengah masyarakat.
Uang rakyat harus berbuah karya nyata, bukan sekadar janji, angka dan papan proyek!
(RH)
