Banda Aceh, Aceh – Mitrapolri.com |
Transparansi Tender Indonesia (TTI) menyoroti proses tender paket Revitalisasi Kawasan PPI Krueng Mane pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dengan nilai pagu sekaligus HPS sebesar Rp14,415 miliar.
Berdasarkan data hasil evaluasi yang ditampilkan pada sistem SPSE/Inaproc, TTI menemukan pola penawaran sejumlah peserta yang dinilai tidak lazim dan layak diperiksa lebih jauh untuk memastikan ada atau tidaknya persaingan semu maupun persekongkolan horizontal antarpeserta.
Tender tersebut tercatat diikuti 41 peserta. Namun perhatian TTI tertuju pada peserta nomor 2 sampai nomor 5, khususnya tiga perusahaan yang memasukkan harga sangat berdekatan dengan HPS.
Peserta nomor 3, CV Meriam London, mengajukan penawaran sekitar Rp14.411.883.024. Peserta nomor 4, PT Capital Supplier Indonesia, mengajukan sekitar Rp14.410.773.024, sedangkan peserta nomor 5, CV Tanjung Persada, berada pada angka sekitar Rp14.412.993.024.
Ketiga penawaran tersebut hanya terpaut sekitar Rp1,11 juta hingga Rp2,22 juta satu sama lain, padahal nilai pekerjaan mencapai lebih dari Rp14,4 miliar. Bahkan ketiganya berada pada kisaran sekitar 99,97–99,99 persen dari HPS.
TTI menilai pola tersebut layak diberi red flag.
“Dalam tender konstruksi bernilai Rp14,4 miliar, tiga penawaran yang berhimpitan hanya beberapa juta rupiah dan seluruhnya berada sangat dekat dengan HPS tentu patut diuji lebih dalam. Apalagi terdapat pola angka akhir yang hampir seragam. Ini belum membuktikan persekongkolan, tetapi cukup kuat menjadi dasar untuk melakukan pemeriksaan lanjutan,” kata Koordinator Transparansi Tender Indonesia, Nasruddin Bahar.
TTI juga mencatat adanya kemiripan pada angka belakang penawaran ketiga perusahaan tersebut, yakni masing-masing berakhir pada pola …883.024, …773.024, dan …993.024.
Menurut TTI, kesamaan seperti ini harus dibandingkan dengan rincian analisa harga satuan, koefisien, harga bahan, upah, peralatan, serta dokumen elektronik masing-masing peserta.
Lebih menarik lagi, ketiga peserta tersebut disebut gugur dengan persoalan yang relatif serupa, yakni terkait jaminan penawaran. Kondisi tersebut membuat TTI mempertanyakan apakah ketiganya benar-benar hadir untuk berkompetisi secara independen atau terdapat pola lain yang perlu didalami.
- BACA JUGA : Managemen PTPN IV PalmCo Reg II Unit Kebun Tinjowan Terindikasi Lindungi Terduga Pelaku Penggelapan Anggaran Gaji Karyawan Pelaksana
- BACA JUGA : Proyek Rp6,69 Miliar Jalan Cileungsi–Cibeet Disorot: Sisa 25 Hari Progres Masih Jauh dari Selesai, Pajak Rakyat Jangan Sampai Terbuang Percuma
Sementara peserta nomor 2, PT Arhindo Artha Utama, justru memasukkan penawaran jauh lebih rendah, sekitar Rp12,709 miliar atau kurang lebih 88 persen dari HPS. Perusahaan tersebut dinyatakan gugur karena persoalan bukti kepemilikan/peralatan utama, khususnya excavator.
TTI menegaskan bahwa posisi peserta nomor 2 tidak bisa serta-merta disatukan ke dalam dugaan pengendalian yang sama hanya berdasarkan harga, sebab nilai penawarannya berbeda cukup jauh dibanding peserta nomor 3, 4 dan 5.
Namun demikian, TTI meminta Pokja dan aparat pengawas tidak berhenti pada pemeriksaan administratif semata.
Menurut TTI, untuk membuktikan apakah terjadi persaingan nyata atau justru persaingan semu, perlu dilakukan pemeriksaan terhadap metadata dokumen penawaran, waktu unggah dokumen, alamat IP atau perangkat yang digunakan, kesamaan format dan kesalahan dokumen, penerbit jaminan penawaran, alamat perusahaan, nomor telepon, email, kepengurusan perusahaan, beneficial owner, rekening perusahaan, serta hubungan antara personel inti masing-masing peserta.
“Kalau ternyata dokumen dibuat dari perangkat yang sama, metadata menunjukkan author yang sama, terdapat pengurus atau pemilik manfaat yang beririsan, alamat dan nomor kontak saling terhubung, atau waktu upload dokumen mempunyai pola yang tidak wajar, maka dugaan persekongkolan horizontal tentu akan semakin kuat,” tegas Nasruddin.
TTI menilai jumlah peserta yang tercatat mencapai 41 perusahaan juga tidak otomatis menggambarkan tingkat persaingan yang sehat. Yang harus dilihat adalah berapa peserta yang benar-benar memasukkan penawaran sah dan berkompetisi secara independen, bukan sekadar jumlah perusahaan yang mendaftar pada sistem.
Karena itu TTI mendesak Pokja Pemilihan, APIP, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh membuka proses evaluasi secara transparan, termasuk menjelaskan dasar gugurnya masing-masing peserta serta memastikan tidak terdapat hubungan afiliasi atau pengendalian silang di antara perusahaan yang memasukkan penawaran.
TTI menegaskan bahwa temuan tersebut masih berupa indikasi awal atau red flag, bukan kesimpulan adanya pelanggaran.
“Kami tidak ingin menuduh tanpa bukti. Tetapi pola harga ini terlalu menarik untuk diabaikan. Pemeriksaan harus dilakukan sampai kepada jejak digital dan beneficial ownership. Kalau memang semua perusahaan berdiri sendiri, buka datanya dan buktikan. Tetapi bila ditemukan satu pengendali di balik beberapa peserta, maka proses tender ini harus dievaluasi secara serius,” tutup Nasruddin Bahar.
(Bukhari)
