Aceh Utara, Aceh – Mitrapolri.com|
Sebuah pemandangan menarik terjadi di salah satu warung kopi di Aceh Utara, Jumat malam lalu. Ruang publik yang seharusnya menjadi tempat pertukaran ide, justru menjadi panggung bagi seorang pejabat daerah untuk meluapkan kegelisahannya.
Sasarannya sederhana: seorang wartawan yang tulisan-tulisannya dianggap “memusingkan” saat dibaca atau dalam bahasa Aceh disebut mumang.
Tudingan itu meluncur deras. Sang pejabat menyebut berita yang mengkritik kebijakan Bupati Aceh Utara, Ismail A Jalil atau yang akrab disapa Ayahwa, sebagai tulisan yang membingungkan.
Tak cukup sampai di situ, “kartu” kompetensi pun dikeluarkan: tuduhan bahwa sang wartawan tidak pernah mengikuti pelatihan jurnalistik.
Menarik ketika seorang pejabat daerah tiba-tiba bertindak layaknya dewan penguji kompetensi. Tudingan bahwa sang wartawan “tidak pernah ikut pelatihan” dilemparkan sebagai peluru untuk melumpuhkan kredibilitas tulisan. Ini adalah lagu lama yang diputar kembali: ketika isi berita tak mampu dibantah dengan data, maka personalitas penulisnya yang diserang.
Standar “pusing” atau tidaknya sebuah berita bagi penguasa rupanya sangat subjektif. Berita tidak dianggap membingungkan karena struktur subjek-predikat-objek yang berantakan, melainkan karena isinya mengusik zona nyaman kekuasaan. Jika sebuah tulisan membuat dahi pejabat berkerut, itu bukan tanda wartawannya kurang pelatihan, melainkan tanda bahwa kritik tersebut sedang bekerja tepat di ulu hati persoalan.
Logika Terbalik: Terima Kasih Tetangga, Lupa Korban
Dalam kasus kesiapan armada Damkar yang dikritik baru-baru ini, saat salah satu rumah warga Aceh Utara terjadi musibah kebakaran, argumen pejabat yang berlindung di balik “solidaritas antar wilayah” (Lhokseumawe membantu Aceh Utara) hanyalah retorika pengalihan isu. Wartawan justru menjalankan fungsi edukasi publik dengan bertanya: Di mana tanggung jawab mandiri Pemkab Aceh Utara?
Narasi “saling menolong antar-daerah.” Sebuah narasi yang terdengar mulia di permukaan, namun keropos secara logika tanggung jawab. Memang benar, Lhokseumawe dan Aceh Utara adalah saudara, namun mengandalkan bantuan tetangga karena armada sendiri rusak adalah bukti kegagalan tata kelola infrastruktur vital.
Ada hal yang jauh lebih penting dari sekadar ucapan terima kasih kepada tetangga, yaitu permintaan maaf kepada korban. Rakyat yang hartanya ludes dilalap api tidak butuh narasi diplomasi antar-daerah; mereka butuh kehadiran pemerintah melalui alat pemadam yang berfungsi.
- BACA JUGA : UD Ganup Ari Diduga Selewengkan Pupuk Bersubsidi ke Kecamatan Lain
- BACA JUGA : Polda Kalteng Musnahkan 1,09 Kg Sabu dari 12 Kasus, 20 Tersangka Terlibat
- BACA JUGA : Bareskrim Polri Eksekusi Aset Judi Online Rp58 Miliar, Diserahkan ke Negara
Ketika Pemkab Aceh Utara lebih sibuk memoles citra lewat ucapan terima kasih daripada menunjukkan empati dan tanggung jawab atas kerusakan armada, di sanalah letak “titik pusing” yang sebenarnya.
Jika mengkritik kelalaian pemerintah dalam melindungi harta benda rakyatnya dianggap sebagai tanda wartawan “kurang pelatihan”, maka publik patut bertanya: Pelatihan seperti apa yang diinginkan pejabat? Pelatihan untuk menjadi humas yang hanya pandai memuji?.
Romantisme Demonstran yang Kandas
Ada bagian menarik ketika sang pejabat mengaku bahwa dirinya dulu adalah seorang demonstran yang gemar mengkritik. Ini adalah potret klasik dari fenomena “pemain yang menjadi wasit”. Sangat disayangkan, semangat kritis yang dulu ia banggakan kini luntur, berganti menjadi tameng baja demi menjaga wibawa “Tuannya”.
Ia lupa satu hal mendasar: Gaji yang masuk ke rekeningnya setiap bulan, fasilitas yang ia nikmati, hingga kopi yang ia minum malam, semuanya berasal dari keringat rakyat melalui pajak. Seharusnya, loyalitas tertinggi seorang pejabat adalah kepada rakyat, bukan kepada atasan atau kekuasaan semata.
Kesimpulan: Penjaga Kekuasaan vs Penjaga Kebenaran
Jika standar kualitas jurnalis diukur dari seberapa banyak pujian yang diberikan kepada penguasa, maka matilah demokrasi kita.
Tugas jurnalis memang bukan untuk menghibur pejabat, melainkan untuk menjadi cermin bagi pemerintah. Jika cermin itu memperlihatkan wajah yang buruk, jangan cerminnya yang dipecahkan, tapi wajahnya yang harus dibenahi.
Begitulah potret tingkat intelektualitas dan mentalitas pejabat kabupaten Pemkab Aceh Utara. Ketika argumen sudah mentok, serangan pribadi (ad hominem) pun dilancarkan. Namun satu hal yang perlu diingat: tinta jurnalis tidak akan kering hanya karena satu-dua pejabat merasa pusing.
Jurnalisme di Aceh Utara tidak boleh mati hanya karena intimidasi di meja kopi.
Jika tulisan kita membuat penguasa “pusing”, itu tandanya kita sedang mengetuk pintu nurani mereka yang mungkin sedang tertidur lelap di balik empuknya kursi jabatan.
Penulis Opini: Rakyat Jelata Fadly P.B
