Banda Aceh, Aceh – Mitrapolri.com |
Transparansi Tender Indonesia (TTI) meminta Kementerian Pertanian segera mengambil langkah serius untuk memastikan ketersediaan benih kelapa genjah bantuan pemerintah di Aceh. Kekhawatiran terhadap kekurangan bibit perlu segera diverifikasi agar tidak berujung pada keterlambatan penyaluran maupun kegagalan program.
Koordinator TTI Nasruddin Bahar menyoroti pentingnya pemeriksaan kesiapan pasokan, kemampuan produksi penangkar, mutu benih, serta jadwal distribusi kepada petani penerima bantuan.
Berdasarkan rekap paket yang disampaikan, terdapat lima paket terkait kelapa genjah dengan total pagu Rp26.654.760.000, meliputi:
1. Produksi benih kelapa genjah tahap II: Rp13.487.760.000.
2. Benih siap tanam kelapa genjah Aceh Tamiang, 330 hektare: Rp6.897.000.000.
3. Benih siap tanam kelapa genjah Aceh Timur, 100 hektare: Rp2.090.000.000.
4. Benih siap tanam kelapa genjah Pidie Jaya, 100 hektare: Rp2.090.000.000.
5. Benih siap tanam kelapa genjah Aceh Utara, 100 hektare: Rp2.090.000.000.
Empat paket benih siap tanam tersebut mencakup 630 hektare, dengan total pagu Rp13.167.000.000. Rekap yang sama juga memuat produksi benih kelapa dalam tahap III senilai Rp16.542.680.000, sehingga keseluruhan enam paket kelapa berjumlah Rp43.197.440.000.
TTI meminta Kementerian Pertanian bersama satuan kerja terkait membuka data kebutuhan benih, stok yang tersedia, sumber pasokan, status sertifikasi, dan perkembangan pelaksanaan setiap paket. Data tersebut diperlukan untuk mengetahui besarnya kekurangan dan menentukan langkah penanganan yang terukur.
Menurut TTI, apabila kekurangan pasokan terbukti, pemerintah harus segera menyiapkan sumber benih pengganti yang memenuhi persyaratan serta mengevaluasi kemampuan pelaksana memenuhi kewajibannya. Percepatan penyaluran harus tetap menjaga mutu, kesesuaian varietas, dan kelayakan benih untuk ditanam.
TTI juga meminta pengawasan diperkuat agar pembayaran dan serah terima didasarkan pada benih yang benar-benar tersedia, telah diperiksa, dan sesuai dengan ketentuan kontrak.
Keberhasilan program harus diukur dari bantuan yang diterima petani dalam kondisi layak tanam dan tepat waktu. Karena itu, Kementerian Pertanian diminta segera menjelaskan kondisi pasokan serta langkah konkret untuk mengatasi potensi hambatan.
(Bukhari)
