Palembang, Sumsel – Mitrapolri.com
Sumber daya alam batubara di Sumsel menjadi tulang punggung ekonomi, namun tak lepas dari hal tersebut aktivitas pertambangan juga menyisakan problem yang harus segera dijawab.
Utamanya terkait dampak terhadap lingkungan dan keadilan ekonomi bagi masyarakat, sebab tidak semua keuntungan yang diperoleh dari sektor batubara itu bisa dinikmati oleh masyarakat.
Masalah inilah yang menjadi latar belakang digelarnya diskusi bertajuk “Dampak Aktivitas Pertambangan di Sumsel dalam perspektif Lingkungan Hidup dan Keadilan Ekonomi”, yang digagas RMOL Sumsel Research and Development. Diskusi yang berlangsung di Grand Inna Daira Palembang pada Minggu (5/6) pagi itu mengerucut menjadi resolusi yang harus dilakukan oleh semua pihak terkait.
Turut hadir dalam diskusi ini mewakili Pemerintah Provinsi Sumsel, Kepala Dinas ESDM Hendriansyah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (Dinas LHP) Edward Chandra yang diwakili Kabid Gakkum, Perundang-Undangan dan Peran Serta Masyarakat, Paur Mitra Subbid Penmas Bidhumas Polda Sumsel Darul Jalal beserta Aipda M. Aliudin, Yulkar Pramilus yang juga menjadi pemapar.
Yulkar memaparkan upaya dari Dinas LHP dalam menegakkan regulasi sekaligus upaya maksimal yang sudah dilakukan dengan berbagai kendala yang dihadapi. Komitmen pemerintah melalui RPJMD, secara praktis juga telah dituangkan dalam dokumen perda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bersama DPRD Sumsel.
Apa yang disampaikan oleh Yulkar tersebut diamini oleh Ketua Komisi IV DPRD Sumsel, Ir Holda, M.Si yang ikut hadir dalam diskusi itu sebagai penanggap. Holda menyebut pihaknya secara terbuka menerima masukan dari berbagai pihak terkait, mahasiswa, akademisi, pegiat lingkungan dan media sebab sebagai wakil rakyat, pihaknya memiliki tanggung jawab dalam fungsi legislatif untuk mengawal proses ini.
- BACA JUGA : Azhari T. Ahmadi Mendesak Pemko Lhokseumawe Agar Mencari Solusi Alternatif Terhadap Nasib Pegawai Honorer
- BACA JUGA : Selalu Ditengah Tengah Masyarakat, Babinsa Turun ke Desa Bantu Petani Menenam di Sawah
- BACA JUGA : Anggota DPRA Kairil Syahrial, Fasilitasi Pemulangan Warga Aceh yang Sakit Stroke di Malaysia
“Resolusi yang jadi kesimpulan dari diskusi ini adalah menyusun rencana dan membangun gerakan bersama untuk mengawal lingkungan hidup di Sumsel. Sekaligus menantang pemerintah untuk mau melakukan audit lingkungan secara menyeluruh,” kata Aktivis HAM dan Pegiat Lingkungan Harris Azhar, yang hadir secara virtual.
Menurutnya, Pemprov Sumsel harus berani, mengajak semua pihak melakukan audit yang transparan dan terbuka, yang kemudian disambut baik oleh berbagai pegiat lingkungan hidup dan pegiat anti korupsi dalam diskusi itu. Komitmen ini harus lebih mengerucut dan berani.
Harris Azhar bahkan meminta aktivis lingkungan Sumsel untuk berani menunjuk langsung mereka yang terlibat dalam upaya kejahatan lingkungan yang muncul dalam berbagai modus yang mereka lakukan untuk merugikan masyarakat.
Paparan mengenai modus kejahatan ini, dijabarkan pula oleh Ari Wibowo, akademisi Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta sebagai pidana yang umumnya dilakukan oleh korporasi. Lantas kenapa korporasi yang harus disasar untuk bertanggung jawab.
Setidaknya, Ari menjelaskan tiga alasan. Pertama Karena kuntungan yang diperolehnya sangat besar. Kedua, dengan keuntungan besar itu, terdapat kerugian yang juga sama besarnya. Ketiga, tidak ada jaminan kejahatan itu tidak diulangi oleh korporasi.
“Itu sebabnya mereka harus bertanggung jawab penuh atas kerugian yang dialami lingkungan dan masyarakat,” ucapnya.
Dampak kerusakan lingkungan hidup dan kerugian masyarakat itu, bersinggungan dengan kawasan sungai yang secara nyata terlihat di bagian hilir. Hal ini dijabarkan oleh Assoc Prof Dato’ Achmad Syarifuddin yang sudah melakukan penelitian di kawasan Sungai Enim, Muara Enim.
Penelitian yang dilakukannya beberapa waktu lalu mengungkap bahwa Sungai Enim saat ini sudah sangat tercemar. Hal ini memberikan dampak pada Sungai di bagian Hulu, yakni Sungai Musi yang menjadi jantung ekonomi warga Palembang.
“Komitmen bersama, keterlibatan semua pihak dalam hal ini. Sehingga kami di bagian hilir juga tidak asal dapat getahnya,” kata Sultan Mahmud Badaruddin IV, Raden Muhammad Fauwaz Diradja.
Sejumlah sudut pandang baru juga muncul dalam diskusi ini, utamanya dari pegiat lingkungan dan pegiat anti korupsi yang menjadi alasan bagi diskusi ini akan segera dilanjutkan dalam waktu dekat.
“Forum diskusi ini adalah program nyata yang digagas oleh Kantor Berita RMOLSumsel lewat divisi Research and Development. Tidak hanya mengakomodir kebutuhan berita, tetapi ini menjadi upaya kami mengisi ruang kosong dialektika dan diskusi untuk kemajuan pemikiran, agar kita semua bisa berkontribusi untuk Sumsel,” jelas Fajar Wiko, Wakil Pimpinan Redaksi RMOLSumsel.
(M. TAHAN)
