Mandailing Natal, Sumut – Mitrapolri.com|
Dugaan skandal pemotongan dana program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) terus menggelinding. Sayangnya, pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II Medan selaku penanggung jawab proyek swakelola ini justru terkesan menutup mata dan memilih bungkam.
Hingga berita ini diturunkan, Kasatker BBWS Sumatera II Medan, Indra Kurnia, belum juga memberikan jawaban atau klarifikasi resmi terkait indikasi penyelewengan dana miliaran rupiah tersebut. Padahal, Redaksi Mitrapolri.com telah melayangkan surat konfirmasi dan klarifikasi secara patut sejak beberapa hari lalu guna memenuhi asas keberimbangan informasi (cover both sides).
Sikap diam dari pihak BBWS ini kian memperkuat kecurigaan publik bahwa ada upaya pembiaran terhadap praktik kotor yang diduga didalangi oleh oknum honorer Pemkab berinisial “F”.
Diberitakan sebelumnya, proyek P3TGAI senilai Rp195 Juta per kelompok yang tersebar di Kecamatan Panyabungan Barat dan Panyabungan Utara diduga kuat sarat masalah. Selain tidak ditemukannya papan informasi (plang) proyek di lokasi, muncul temuan mengejutkan terkait adanya setoran alias pemotongan anggaran hingga Rp40 Juta per kelompok P3A yang dipungut setelah pencairan dana tahap pertama (70%).
- BACA JUGA : Dugaan Pemotongan Dana P3TGAI di Madina Menguat, APH Diminta Segera Periksa Oknum ‘F’ dan Pihak BBWS Sumut II
- BACA JUGA : Proyek Rp6,69 Miliar Jalan Cileungsi–Cibeet Disorot: Sisa 25 Hari Progres Masih Jauh dari Selesai, Pajak Rakyat Jangan Sampai Terbuang Percuma
- BACA JUGA : Managemen PTPN IV PalmCo Reg II Unit Kebun Tinjowan Terindikasi Lindungi Terduga Pelaku Penggelapan Anggaran Gaji Karyawan Pelaksana
Kuat dugaan, pengerjaan di lapangan, termasuk penggunaan material bangunan, dikerjakan asal-asalan dan melenceng jauh dari Spesifikasi, Petunjuk Teknis (Juknis), dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang tertuang dalam SK Kepala Satuan Kerja OP SDA Nomor: 15/KPTS/Bbws12.9/2026. Tim Pendamping Balai (TPB) dan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) di lapangan pun dituding mandul dalam melakukan pengawasan.
Bola Panas di Tangan Penegak Hukum
Mengingat pihak BBWS Sumatera II terkesan “cuci tangan” dan enggan memberikan sanksi tegas, sejumlah elemen masyarakat mendesak agar Aparat Penegak Hukum (APH), baik Kejaksaan maupun Kepolisian, segera mengambil alih kasus ini.
”Sikap bungkam BBWS Sumatera II ini harus menjadi sinyal bagi APH untuk segera turun gunung. Bukti di lapangan dan keluhan masyarakat sudah cukup menjadi pintu masuk (pulbaket) untuk memanggil oknum ‘F’, kelompok P3A, hingga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BBWS,” ujar salah satu sumber yang enggan namanya disebutkan.
Publik kini menunggu ketegasan penegak hukum agar kerugian negara tidak semakin membesar dan program irigasi yang sejatinya diperuntukkan bagi kesejahteraan petani di Madina tidak menjadi lahan bancakan oknum pemburu rente.
(Red/tim)




