Brebes, Jawa Tengah – Mitrapolri.com|
Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi turun langsung meninjau lokasi bencana tanah bergerak di Desa Sridadi, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, awal Februari 2026.
Kunjungan tersebut dilakukan menyusul kembali terjadinya pergerakan tanah yang mengakibatkan 143 Kepala Keluarga (KK) di Dukuh Bojong Sari, Dukuh Makam, dan Dukuh Rakem harus dievakuasi ke tempat yang lebih aman.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Desa Sridadi, Sudiryo, SH, menyampaikan bahwa bencana ini merupakan yang keempat kalinya dalam kurun waktu lima tahun terakhir.
Sebelumnya, Tahun 2022 di Dukuh Karanganyar, 65 KK dievakuasi. Tahun 2024 di Dukuh Limbangan, 79 KK kehilangan rumah permanen. Tahun 2025 di Dukuh Karanggondang, 79 KK kembali terdampak.
- BACA JUGA : Kapolres Seruyan Pimpin Upacara Korps Raport Kenaikan Pangkat Pengabdian Personel Polres Seruyan
- BACA JUGA : Polda Kalteng Gelar Aksi Bakti Sosial dan Kebersihan di Lokasi Kebakaran Mendawai, Wujud Solidaritas Untuk Indonesia Asri
- BACA JUGA : Respon Cepat Laporan Warga, SPKT dan Piket Fungsi Polresta Palangka Raya Mediasi Keributan Keluarga
Dari tiga peristiwa sebelumnya, sebanyak 223 KK hingga kini masih tinggal di Hunian Sementara (Huntara) karena belum tersedianya lahan yang memenuhi syarat untuk Hunian Tetap (Huntap), mengingat sebagian besar wilayah Desa Sridadi memiliki struktur tanah labil.
Dalam dialog bersama warga, disoroti pula persoalan kerusakan kawasan hutan di wilayah selatan Brebes dan Tegal. Data yang disampaikan menyebutkan kerusakan hutan lindung di Kabupaten Brebes mencapai sekitar 106 hektare, sementara di Kabupaten Tegal sekitar 48 hektare, khususnya di kawasan Gunung Slamet. Aktivitas pertanian yang tidak terkendali dan alih fungsi lahan disebut berpotensi memperparah kondisi lingkungan.
Bupati Brebes dan Gubernur Jawa Tengah menegaskan pentingnya evaluasi tata kelola lingkungan serta penguatan pengawasan kawasan hutan untuk mencegah bencana serupa terulang. Pemerintah daerah juga memastikan bantuan darurat dan kebutuhan dasar warga terdampak menjadi prioritas penanganan.
Warga berharap kunjungan ini tidak hanya menjadi bentuk empati, tetapi juga menghasilkan solusi konkret, khususnya terkait relokasi permanen dan pemulihan lingkungan.
(Budi Santoso)
