JAKARTA – MITRAPOLRI.COM
Pembangunan dimaksudkan untuk mengantarkan Indonesia menjadi bangsa yang maju, adil, makmur, dan sejahtera. Untuk itu, pembangunan harus bersifat inklusif dan berkelanjutan agar dapat mewujudkan keadilan dan pemerataan bagi seluruh penduduk Indonesia.
Demikian disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa saat memberikan sambutan dalam Musyawarah Nasional III Badan Koordinasi Mubalig Indonesia (BAKOMUBIN), pada hari Sabtu (26/2/2022).
“Ibu kota negara dan pusat kendali pemerintahan yang semula berbasis di Jakarta perlu dipindah ke suatu wilayah lain untuk menjalankan strategi baru pembangunan, yang menggambarkan keseimbangan antarwilayah Indonesia dan menjadi penanda kesetaraan seluruh wilayah di Tanah Air,” ujar Menteri dalam kata sambutannya.
Menteri PPN mengatakan, banyak wilayah di Pulau Jawa berperan sebagai pusat bisnis dan ekonomi yang menjadi magnet bagi 57 persen penduduk Indonesia.
- BACA JUGA : Dengan Semangat Tak Kenal Lelah Dandim 0402/OKI, Komandoi Percepatan Vaksinasi Hingga Malam Hari
- BACA JUGA : Polri Menghadapi Berbagai Tantangan Disrupsi
- BACA JUGA : GMAKS Minta Polda Banten Tangkap Bos Besar dan Koordinator Pengamanan Obat Keras Tramadol Hexymer di Banten
Menurutnya, situasi demikian berimplikasi pada besarnya konservasi lahan untuk memenuhi fasilitas dasar. Sehingga, wilayah Jawa kemudian mengalami proses involusi sehingga tidak kondusif bagi pembangunan yang berkelanjutan.
“Kita paham, kegiatan perekonomian selalu saja berputar pada titik pertumbuhan kawasan, sehingga penduduk secara alamiah niscaya bermigrasi ke daerah tersebut, yang sebagaian besar berpusat di Jawa. Hal ini menjadi pangkal ketimpangan antarwilayah, terutama luar Jawa, dan terlebih lagi Kawasan Timur Indonesia,” ucap Menteri PPN.
Menteri PPN menambahkan, melalui kajian mendalam yang sudah dilakukan sejak tahun 2017, Presiden Republik Indonesia memutuskan memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, mengambil lokasi di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara.
“Titik lokasi yang diambil ini tepat berada di tengah yang menjadi poros geografi Indonesia, yang melambangkan keseimbangan jarak antarwilayah Indonesia: Timur dan Barat, dan memiliki kerentanan yang relatif rendah terhadap bencana alam,” tambahnya.
“IKN Nusantara yang berada di tengah-tengah wilayah Indonesia dicita-citakan menjadi pusat gravitasi ekonomi ke luar Pulau Jawa, yang mendorong pemerataan pembangunan Indonesia,” pungkas Menteri PPN.
Liputan : DEDY MULYADI
