Banda Aceh – Mitrapolri.com |
Keuchik atau kepala desa di Aceh Jaya Provinsi Aceh bersama sekretarisnya akan melakukan study tour ke luar daerah. Kegiatan wisata belajar yang rutin dilakukan setiap tahun ini menelan biaya yang tidak sedikit dari anggaran dana desa.
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Advokasi dan Keadilan (YLBH AKA) mengkritisi program yang menelan biaya mencapai 34 juta per gampong itu.
“Program belajar sambil jalan-jalan ini belum terlihat dampaknya bagi pembangunan gampong. Ini jelas program sia-sia,” kata Hamdani Mustika, selaku ketua YLBH-AKA pada media Senin, (29/04/24).
Hamdani Mustika bersama jajarannya di seluruh Aceh menilai program ini adalah cara culas menguras uang negara atas nama peningkatan kualitas kepemimpinan desa.
Padahal, sejak 2022 hingga 2024 telah banyak study tour yang dilakukan oleh para keuchik di Aceh, namun belum tampak manfaat yang jelas terhadap pembangunan masyarakat gampong.
“Kami patut menduga ada yang desain program ini, dengan tujuan hanya untuk bisa mendapatkan keuntungan pribadi,” katanya.
Hamdani Mustika meminta pihak-pihak yang berwenang dalam kegiatan ini untuk memberikan penjelasan kepada publik, apa tujuan dan manfaat dari kegiatan ini. Begitupun aparat penegak hukum, pihaknya meminta agar mengusut kenapa harus selalu ada study tour setiap tahun ke luar daerah.
“Kami mempertanyakan apa urgensi sehingga kegiatan yang menghamburkan keuangan ini harus dilakukan?”, katanya.
- BACA JUGA : Irjen Pol Ahmad Luthfi Kapolda Jateng Conference Pers Keberhasilan Polresta Banyumas Ungkap Kasus Penembakan
- BACA JUGA : Wujudkan Disiplin Berlalu Lintas, Kasat Lantas Polres Sidrap Beri Edukasi kepada Pelajar SMAN 2 Sidrap
- BACA JUGA : Kegiatan Minggu Kasih Polresta Manado Dapat Respons Positif dari Masyarakat
Sayangkan Pernyataan APDESI Aceh Jaya
Hamdani Mustika menyayangkan keterangan Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Aceh Jaya yang membenarkan adanya wacana para Keuchik dan Sekretaris Gampong (Sekgam) untuk melakukan study tour keluar daerah.
Hamdani menilai, pernyataan ketua APDESI Tuku Ali Munir cukup bias. Pasalnya, jika disebutkan tujuan study tour tidak melanggar aturan, dan tidak ada intervensi dari pihak manapun, namun mengapa study tour ini terkesan dipaksakan, bahkan beberapa keuchik tidak sepakat dengan program ini, namun takut untuk menolaknya.
“Informasi yang kami peroleh, tidak semua keuchik senang dengan kegiatan ini. Karena tidak dampak apapun pada pembangunan gampong,” katanya.
Ia meminta APDESI berkontrilah dalam membanguan kekompakan keuchik, demi terwujudnya gampong yang makmur, dan sejahtera.
“APDESI itu harus mampu melihat dampak dan manfaatnya, jangan hanya jadi corong pihak-pihak tertentu,” tegas Hamdani.
Sebelumnya, seperti dilansir habakini.com, Ketua APDESI Aceh Jaya mengatakan bahwa study tour keluar daerah para keuchik dan sekgam itu sudah sesuai dengan regulasi serta tidak melanggar dengan peraturan dan perundang-undangan.
“Ada regulasinya yang mengatur terkait study tour keluar daerah. Dan kami tegaskan tidak ada intervensi dari oknum manapun, namun wacana study tersebut merupakan inisiatif para Keuchik yang punya hak dan kewenangannya dalam mengelola dana desa,” tegas Munir.
(T. Ridwan)
