Bogor, Jawa Barat – Mitrapolri.com |
Pemerintah Desa Gunung Sari menggelar Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) pada Sabtu, 5 April 2026, sebagai langkah strategis dalam memvalidasi, memfinalisasi, dan menetapkan penerima bantuan agar benar-benar tepat sasaran.
Musdesus yang berlangsung di Aula Desa Gunung Sari ini dihadiri langsung oleh Kepala Desa Gunung Sari, Uwes Wijaya, bersama Sekretaris Desa, Ketua BPD Wajib Aeni, Babinsa Junaedi, Bhabinkamtibmas, Satpol PP, serta seluruh Ketua RT dan RW wilayah Gunung Putri, Tokoh Masyarakat, Ketua LPM.
Dalam forum tersebut, Kepala Desa Uwes Wijaya menegaskan bahwa proses penetapan penerima BLT Dana Desa tidak boleh lagi sekadar formalitas administrasi, melainkan harus berbasis data riil di lapangan. Ia menekankan pentingnya integritas aparatur wilayah dalam melakukan pendataan.
“BLT Dana Desa ini harus benar-benar diterima oleh warga yang layak dan membutuhkan. Tidak boleh ada lagi data yang asal-asalan atau tidak sesuai kondisi sebenarnya,” tegasnya.
- BACA JUGA : Polsek Kampar dan PT Green Palma Salurkan Bansos Jumat Barokah untuk Korban Puting Beliung di Rumbio Jaya
- BACA JUGA : Kerusakan Lingkungan Semakin Luas Akibat Tambang Ilegal, Pemerintah Nagan Raya Tutup Mata
- BACA JUGA : Hacker di OKI Kuras Dana Sekolah Nyaris Rp1 Miliar, Polisi Amankan 4 Pelaku
Senada dengan itu, Ketua BPD turut memperkuat komitmen agar proses validasi dilakukan secara transparan dan akuntabel, sehingga tidak menimbulkan polemik di masyarakat.
Peran aktif RT dan RW menjadi kunci utama dalam menentukan keakuratan data penerima. Mereka diminta untuk turun langsung memastikan kondisi ekonomi warga, sehingga bantuan tidak salah sasaran.
Musdesus ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Desa Gunung Sari untuk memperbaiki kualitas penyaluran bantuan sosial, sekaligus menjawab tantangan klasik terkait ketepatan data penerima manfaat.
Kegiatan Musdesus ditutup dengan doa bersama, dengan harapan hasil keputusan yang diambil dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.
(RH)
