Nagan Raya, Aceh – Mitrapolri.com |
Gelombang penolakan dan kekhawatiran masyarakat terhadap berbagai rencana yang dinilai berpotensi mengancam kelestarian lingkungan di Beutong Ateuh terus menguat. Aspirasi yang telah berulang kali disampaikan oleh masyarakat kini mendapat dukungan dari Ketua Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kabupaten Nagan Raya, Teuku Sultan Iskandar Muda, yang akrab disapa Poncut. Kamis (12/06/26).
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh mengabaikan suara masyarakat dalam menentukan masa depan Beutong Ateuh, terlebih setelah berbagai bencana alam yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir memberikan pelajaran penting tentang arti menjaga keseimbangan lingkungan.
Menurut Poncut, kekhawatiran masyarakat bukanlah sesuatu yang muncul tanpa alasan. Warga telah menyaksikan secara langsung dampak bencana yang terjadi di kawasan Beutong Ateuh dan sekitarnya, mulai dari banjir hingga kerusakan infrastruktur yang mengganggu aktivitas ekonomi serta kehidupan sehari-hari masyarakat.
“Kita baru saja belajar dari berbagai peristiwa yang terjadi. Alam telah memberikan peringatan bahwa keseimbangan lingkungan tidak boleh diabaikan. Karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan Beutong Ateuh harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi masyarakat,” ujar Poncut yang juga putra dari mantan Bupati Nagan Raya Drs. HT. Zulkarnaini.
Ia menilai munculnya berbagai kekhawatiran masyarakat terhadap rencana pembangunan yang berpotensi berdampak pada lingkungan telah memunculkan tuntutan agar pemerintah lebih transparan dan membuka ruang dialog yang luas dengan masyarakat.
Menurutnya, aspirasi masyarakat tidak boleh dipandang sebagai hambatan pembangunan, melainkan sebagai bagian penting dalam proses pengambilan keputusan. Setiap kebijakan yang menyangkut masa depan Beutong Ateuh harus mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan keberlangsungan hidup masyarakat lokal.
Beutong Ateuh selama ini dikenal sebagai kawasan yang memiliki kekayaan sumber daya alam, kawasan hutan yang masih terjaga, serta sumber air yang menjadi penopang kehidupan masyarakat. Wilayah tersebut juga menjadi penyangga bagi aktivitas pertanian dan perkebunan yang menjadi sumber penghasilan utama masyarakat setempat.
“Jangan khianati suara masyarakat Beutong Ateuh. Rakyat sudah menyampaikan aspirasi dan kekhawatiran mereka. Pemerintah harus hadir mendengar, bukan justru mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan suara masyarakat yang akan menerima dampaknya secara langsung,” tegas Poncut.
- BACA JUGA : Terkait Penolakan Tambang di Beutong Ateuh Nagan Raya, Internal Ipelmasra Terbelah
- BACA JUGA : APEL Green Aceh: 334 Hektare Gambut Terbakar, 332 Titik Panas Terdeteksi di Nagan Raya
- BACA JUGA : Nafsu Investasi Rp200 T dan Ilusi ‘Sang Raja’ Nagan Raya: Putra Tgk Bantaqiyah Menagih Darah 1999
Ia menambahkan bahwa proses pemulihan pascabencana seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat komitmen terhadap perlindungan lingkungan. Setiap kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan serta risiko yang dapat ditimbulkan terhadap generasi mendatang.
Poncut menegaskan bahwa pemerintah perlu mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan partisipasi publik sebelum mengambil keputusan strategis yang berkaitan dengan kawasan Beutong Ateuh. Seluruh proses harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat sebagai pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap masa depan wilayah tersebut.
Menurutnya, pembangunan yang baik bukanlah pembangunan yang hanya mengejar keuntungan jangka pendek, melainkan pembangunan yang mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan rakyat.
“Pemerintah harus membuktikan bahwa kepentingan rakyat berada di atas segala-galanya. Jangan sampai suara masyarakat yang telah disampaikan secara damai dan terbuka justru diabaikan. Jika aspirasi rakyat tidak didengar, maka kepercayaan publik terhadap proses pembangunan akan terkikis. Keputusan yang diambil hari ini akan menentukan nasib Beutong Ateuh puluhan tahun ke depan,” ujarnya.
Poncut juga menegaskan bahwa masyarakat tidak menolak pembangunan maupun investasi. Namun masyarakat menolak apabila pembangunan dilakukan dengan mengorbankan lingkungan dan sumber kehidupan yang selama ini menjadi penyangga ekonomi rakyat.
“Pembangunan boleh berjalan, investasi boleh masuk, tetapi jangan sampai rakyat menjadi penonton di tanahnya sendiri. Jangan sampai lingkungan rusak, sumber air terancam, dan masa depan anak cucu dipertaruhkan demi kepentingan sesaat. Pemerintah harus belajar dari berbagai peristiwa yang telah terjadi dan menjadikan keselamatan masyarakat serta kelestarian lingkungan sebagai prioritas utama,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa suara rakyat merupakan amanah yang harus dihormati oleh setiap pengambil kebijakan.
“Jangan khianati suara masyarakat Beutong Ateuh. Suara rakyat adalah amanah. Pemerintah harus hadir sebagai pelindung kepentingan masyarakat, bukan sekadar pengambil keputusan. Masa depan Beutong Ateuh harus ditentukan dengan melibatkan masyarakat yang hidup, tumbuh, dan bergantung pada kawasan ini,” pungkas Poncut.
Seruan “Jangan Khianati Suara Masyarakat Beutong Ateuh” kini menjadi simbol tuntutan masyarakat agar pembangunan di Aceh berjalan secara adil, transparan, partisipatif, dan berkelanjutan. Masyarakat berharap pemerintah mendengar suara yang datang dari akar rumput sebelum mengambil keputusan yang akan menentukan masa depan Beutong Ateuh dan generasi yang akan datang.
(T. Ridwan, S.H)
